DSpace logo

Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.uksw.edu/handle/123456789/2892
Title: Studi tentang Alasan Penerimaan Para Pendiri Negara terhadap Pancasila sebagai Dasar Negara
Authors: Libertson Manalu, Daniel
Issue Date: 2012
Publisher: Magister Sosiologi Agama Program Pascasarjana FTEO-UKSW
Abstract: Indonesia adalah negara yang plural, dikotomi mayoritas dan minoritas kerap kali terjadi. Lebih rumit lagi ketika semakin bertambahnya isu-isu sara, politik, dan agama. Situasi dan kondisi menjadi semakin memanas, sehingga krisis kedamaian terjadi. Pada tingkat mentalitas, kesadaran untuk menghargai kemajemukan sudah tidak lagi dirasakan atau dimiliki oleh sebagian kelompok masyarakat. Hal ini disebabkan oleh pemahaman mereka yang hanya terpusat kepada kepentingan kelompoknya sendiri. Melalui sisi permasalahan tersebut, penulis terhanyut untuk melihat kembali ke permukaan tentang berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu dengan mengkaji kesepakatan-kesepakatan awal para pendiri negara menerima Pancasila sebagai landasan filosofis dasar negara. Apa yang menjadi alasan mereka menerima Pancasila sebagai dasar negara? Penulis menggunakan sumber acuan utama dari buku Risalah Sidang BPUPKI-PPKI untuk mengkaji proses persidangan sebagai landasan komunikatif mereka menuju kesepakatan, serta buku-buku penunjang lainnya yang mendukung penulis untuk menganalisa apa yang menjadi latar belakang pemikiran mereka dalam percakapan mereka semasa sidang. Pancasila dalam sejarah Indonesia mengalami perjalanan historis yang menjelaskan bentuk kepribadian rakyat Indonesia. Perdana Pancasila muncul pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 melalui gagasan cemerlang Soekarno. Pancasila Soekarno ini mendapat posisi khusus untuk dikaji secara mendalam pada panitia sembilan yang dikenal dengan rumusan “Piagam Jakarta”. Rumusan ini lebih menekankan prioritas kesepakatan, prinsip Ke-Tuhanan menjadi modal utama yang melandasi dasar hidup rakyat Indonesia. Oleh karena masyarakat Indonesia sebagian besar (90-95%) beragama Islam, maka prinsip Ke-Tuhanan ditambahkan dengan anak kalimat “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Ini sudah disepakati dalam rangka kompromis antara golongan Islam dan Kebangsaan. Namun, Piagam Jakarta ini mendapat respons etis-pragmatis pada persidangan BPUPKI. Sebagian besar para pendiri negara berdebat mengenai kehadiran tujuh kata anak kalimat tersebut dan dampak-dampaknya. Perdebatan ini terus mengalir hingga menjurus kepada isu agama. Para pendiri negara menyadari kecenderungan isu tersebut dan akhirnya Soekarno sebagai ketua panitia mengompromiskan kembali pada tanggal 16 Juli 1945 bahwa tetap hasil kompromis tersebut tidak dapat diubah karena akan menimbulkan ketidaksetujuan dari pihak golongan Islam. Menjelang pengesahan Undang-undang Dasar dengan Pancasila di dalamnya, hasil kompromis pada Piagam Jakarta tersebut mendapat ajuan protes lagi. Akan tetapi kali ini bukan dari peserta sidang, melainkan datang dari masyarakat Indonesia bagian Timur yang berkeberatan terhadap tujuh kata anak kalimat tersebut. Ajuan keberatan ini dianggap oleh Hatta dan beberapa pendiri negara yang mewakilkan golongan Islam sebagai protes keadaan sosial yang mendiskriminasi mereka. Demi persatuan dan kesatuan, Hatta dan beberapa pendiri negara ini sepakat untuk menghilangkan ketujuh kata anak kalimat itu. Kemudian hal ini juga ditambahkan oleh I Gusti Ktut Pudja untuk mengganti kalimat “atas berkat rahmat Allah Yang Maha Esa” dengan kalimat “atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa”. Para pendiri negara telah mencapai konsensus untuk mendirikan suatu negara. Konsensus ini hanya mencakup kesepakatan kontrak sosial. Kontrak sosial inilah yang didasarkan pada alasan nasionalisme mereka. Akan tetapi, perdebatan religius – yang berkaitan dengan keyakinan agama – belum selesai hingga kini. Bahkan lebih prolematik lagi bahwa kehidupan religius ini membawa pengaruh kuat kepada kehidupan sosial rakyat Indonesia sebagian besarnya. Oleh karena itu, bangsa Indonesia sering dirundung oleh berbagai masalah sosial-keagamaan yang tidak kunjungi selesai. Tentunya dengan sadar bahwa kesepakatan tentang keyakinan agama pada aras kehidupan berbangsa dan bernegara belum tuntas. Kaitannya dengan ini bahwa bangsa Indonesia belum selesai mencapai kesepakatan atau konsensus. Kenyataan religius-sosiologi ini sebenarnya sudah selesai kalau menggangap pancasila 18 Agustus 1945 sebagai keyakinan bersama bahwa peristiwa tersebut ialah peristiwa campur tangan Tuhan seperti yang terkandung dalam kalimat “atas berkat Tuhan Yang Maha Kuasa”. Namun, keyakinan semacam ini masih belum dapat diterima di sebagian besar kalangan karena masih didominasi oleh keyakinan-keyakinan masing-masing kelompok dan hal ini tergambar jelas di setiap konflik-konflik sosial yang cenderung berbau agama.
URI: http://repository.uksw.edu/handle/123456789/2892
Appears in Collections:T2 - Master of Religion Sociology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T2_752010008_Judul.pdfHalaman Judul1.23 MBAdobe PDFView/Open
T2_752010008_BAB I.pdfBAB I477.33 kBAdobe PDFView/Open
T2_752010008_BAB II.pdfBAB II1.41 MBAdobe PDFView/Open
T2_752010008_BAB III.pdfBAB III2.37 MBAdobe PDFView/Open
T2_752010008_BAB IV.pdfBAB IV1.34 MBAdobe PDFView/Open
T2_752010008_BAB V.pdfBAB V174.45 kBAdobe PDFView/Open
T2_752010008_Daftar Pustaka.pdfDaftar Pustaka425.54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.